Relevansi Keterbukaan Informasi Publik bagi Upaya Pemberantasan Korupsi (Hakekat Standarisasi 2-3-4-2)

Oleh: Hariyanto (Direktur K3D Kebumen)
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat kaya akan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, tanpa kecuali. Salah satu Undang-Undang yang amat berpengaruh dan besar manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan akses masyarakat terhadap informasi publik yang dilaksanakan pemerintah adalah UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif sejak tahun 2010, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dekat Dengan Kekuasaan (Sang Penguasa) Itu Ujian/Cobaan

harOleh: Hariyanto.

Dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sang penguasa pastinya dikelilingi oleh orang – orang kepercayaannya atau biasa disebut Ring One. Orang – orang dari berbagai latar belakang dengan pelbagai disiplin ilmu, profesi, dan pengusaha serta aktifis organisasi kemasyarakatan, secara aktif memberikan berbagai kontribusi. Apakah kontribusi pemikiran, konseptual, tindakan, maupun analisis ilmiah yang berimplikasi pada ranah kebijakan. Kabupaten Kebumen, tidak terlepas dengan fenomena ini.
Baca lebih lanjut

Perkuat koordinasi program uji coba listrik bagi masyarakat miskin

tnp2kGuna memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk tahapan uji coba program listrik bagi masyarakat miskin, Jumat (14/10), Paulus Victor Rolland Mella, Bupati TTS, Kepala Bappeda, Gede Witadarma bersama beberapa staf lainnya melakukan kunjungan ke kantor Sekretariat TNP2K . Baca lebih lanjut

Sosialisasi TNP2K: Mekanisme Pendaftaran Mandiri Warga Miskin

tnp2k-kaltaraMasyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam data pemerintah, nantinya bisa mendaftarkan diri melalui Mekanisme Pendaftaran Mandiri (MPM) untuk masyarakat miskin. Setelah itu tim akan melakukan kroscek untuk melihat kebenarannya. Di mana rumahnya, jika benar akan masuk datanya. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Sosialisasi MPM untuk masyarakat miskin, Rabu (14/09).

Asisten Ketua Pokja Kebijakan, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), G. Irwan Suryanto yang hadir dalam acara tersebut menyatakan, dengan mendaftarkan sendiri diharapkan bisa membuat perubahan yang dinamis tentang data rumah tangga miskin. Baca lebih lanjut

Hariyanto K3D: Nilai Strategis Data Kependudukan Melalui E-KTP

harKEBUMEN-Harus diakui, Indonesia termasuk tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal data kependudukan. Berbeda dengan banyak negara di Asia, Eropa dan Amerika yang telah memiliki data dasar kependudukan yang tersusun sistematis, komprehensif, dan terintegrasi secara nasional, data kependudukan Indonesia terbilang belum lengkap dan masih bersifat sektoral. Salah satu elemen penting yang terkait dengan data kependudukan adalah data-data yang termuat di dalam kartu identitas diri warga negara atau yang lazim disebut dengan kartu tanda penduduk (KTP). Sebelum program KTP elektronik dimulai, KTP yang dipergunakan masyarakat memang sudah memuat data dasar kependudukan seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Baca lebih lanjut

KTP Elektronik beri kemudahan akses layanan perlindungan sosial

ektpUntuk memudahkan akses layanan perlidungan sosial, pemerintah mendorong masyarakat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Saat ini pemerintah memiliki program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah, di antaranya: Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta beberapa program lainnya yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT). Sebagai contoh untuk dapat menggunakan manfaat dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masyarakat penerima yang berhak, perlu menunjukkan KTP Elektronik untuk menyatakan keabsahan data. Baca lebih lanjut